Penanggulangan Kemiskinan

A.Pendahuluan
Kemiskinan merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh negara-negara berkembang pada umumnya, termasuk juga salah satu masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia. Berbagai macam kebijakan yang timbul sebagai dampak adanya reformasi juga menyebabkan perubahan dalam bidang politik, ekonomi dan pemerintahan yang ada di Indonesia, terlebih dengan diterapkannya Otonomi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Berbagai strategi yang telah dilakukan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan memang perlu mendapat tanggapan serius seperti memicu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi lapisan miskin, membangun infrastruktur pedesaan dalam hal ini pembangunan pertanian, pengembangan wilayah/kawasan, proyek Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan lain-lain.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum membuahkan hasil yang memuaskan. Masih banyak penduduk Indonesia baik di desa maupun di kota yang menderita kemiskinan. Ketidak berhasilan itu bersumber dari cara pemahaman dan penanggulangan kemiskinan yang selalu didasarkan pada pemikiran Neo-Klasik, yaitu masalah kemiskinan yang selalu diartikan sebagai sebuah kondisi ekonomi sematamata.

Pada sisi lain, kaum kulturalis menganggap bahwa kemiskinan bersumber dari budaya tertentu yang mengakibatkan orang menjadi fatalis dan malas. Akibat dari pandangan itu, proyek pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat lapisan bawah hanya sebatas pada upaya perbaikan kondisi ekonomi (peningkatan pendapatan) dan perubahan budaya melalui proyek-proyek pelatihan kerja kelompok miskin agar mampu meningkatkan produktivitas.

Upaya pemberdayaan lapisan masyarakat miskin, diperlukan model kebijakan pendekatan alternatif yang partisipatoris. Model kebijakan ini sangat berlainan dengan model kebijakan konvensional yang sering digunakan karena adanya sifat pemihakan ideologis dari pengguna metode tersebut kepada objek penelitian. Pemihakan ini diwujudkan atas munculnya rasa kesetiakawanan peneliti terhadap yang diteliti, sehingga harkat dan martabat subjek penelitian terasa diangkat. Mengangkat rasa percaya diri lapisan miskin dalam menghadapi struktur politik yang beku merupakan tujuan utama penelitian partisipatoris karena orang-orang miskin tersebut pada akhirnya akan mampu menyuarakan kepen-tingannya. Kemampuan bersuara dalam struktur politik merupakan sebuah infrastruktur untuk menolong diri sendiri dari jebakan kemiskinan ekonomi dalam rangka meraih akses ekonomi.

B.Langkah Penanggulangan Kemiskinan
Problema kemiskinan bersifat multi-dimensional, maka strategi penanggulangannya tidak harus bersifat ekonomi semata sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan kemiskinan itu juga ikut selesai. Ini berarti menenggelamkan persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural atau politis. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pertama, Pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan mene-kan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politis. Langkah konkretnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial-politik dimana orang miskin bersangkutan tinggal. Tanpa kesadaran kritis dari orang miskin itu sendiri, mereka tetap bersifat tidak berdaya dan cenderung akan menyerah pada nasibnya.

Kedua, setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutus hubungan yang bersifat eksploitatif terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Pemutusan hubungan itu dapat dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik. Artinya, biarkan kesadaran kritis mereka muncul dan bersamaan dengan itu biarkan pula mereka melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya.

Ketiga, tanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan dari konstruksi sosial. Nasib mereka bukannya tidak dapat diubah, pasti dapat diubah namun yang mempunyai kekuatan untuk merubah hanya mereka sendiri. Artinya, Tuhan melahirkan setiap umatnya di dunia dalam keadaan yang sama. Kemiskinan dan ketimpangan bukan produk Tuhan tetapi produk masyarakat itu sendiri (the social construction).

Keempat, merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Sebagai contoh, bagaimana merelisasikan program Proyek Kawasan Terpadu (PKT) dengan perumus utama proyek itu adalah lapisan miskin. Ini hanya bisa tercapai kalau komunikasi politik antara pemegang kekuasaan, kelompok-kelompok atau person-person strategis, dan masyarakat miskin tidak mengalami distorsi. Apabila komunikasi politik mengalami distorsi maka rumusan pembangunan hanya mencerminkan kepentingan bukan lapisan miskin.

Kelima, perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain perubahan struktural yang diperlukan juga perubahan nilai-nilai budaya. Perubahan ini dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai positif kepada lapisan miskin seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan kualitasnya, dan lain-lain.

Keenam, diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Meskipun keempat langkah diatas dapat dipenuhi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, orang miskin tetap saja tidak akan memperoleh akses ekonomi yang akibatnya tidak memiliki juga akses ke bidang-bidang lainnya. Dengan demikian butir-butir usulan itu seyogyanya dilakukan secara simultan dan terpadu.

Sumber tulisan : Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum, Hukum Dan Kebijakan Kemiskinan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 1, Maret 2006: 1 – 18.