Oleh : Subliyanto*
Derasnya arus politik yang sudah menjadi sistem di Indonesia membuat semua pihak harus terlibat di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Diantara yang mempunyai power dalam ikut serta menjadikan sebuah bangsa menjadi lebih baik dalam segala aspek tata kelolanya adalah peran ulama'.
Dalam sejarah, membahas Indonesia juga tidak lepas dari peran ulama', termasuk juga di dalamnya tentang perumusan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Seiring perkembangan Indonesia, dari generasi ke generasi, dari tersusunnya regulasi ke regulasi katerlibatan peran ulama' dalam mendampingi umara' sangat perlu diapresiasi.
Namun demikian, pun seiring kerasnya rivalitas dalam kancah dunia politik peran ulama' dalam mendampingi umara' juga perlu dioptimalkan, khusunya dalam kontestasi pemilihan pimpinan, mulai dari istana negara hingga kepala desa.
Optimalisasi yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan kemashlahatan moral ummat. Karena tanggung jawab ulama' tidak hanya terbatas pada legalitas formal dalam merestui. Akan tetapi jauh lebih dari itu karena konsep dan sistem yang menjadi rule dalam hal ini jauh berbeda dengan pada masa dimana pasca Indonesia baru merdeka.
Pada masa pasca Indonesia baru merdeka pemilihan pemimpin lebih bersandar pada konsep musyawarah perwakilan dalam skala terbatas, sehingga dampak positifnya adalah persentase keributan massa sangat minim.
Tentu dalam hal ini penulis juga tidak menafikan dampak negatifnya karena hal itupun juga ada walaupun persentasenya tidak begitu dominan. Sementara konsep Indonesia saat ini dalam menentukan segala sektor pimpinan, mulai dari pimpinan negara hingga pimpinan pelosok desa menggunakan sistem pemilihan umum (pemilu).
Konsep ini (pemilu) setelah direnungkan membawa dampak negatif yang persentasenya sangat besar. Mulai dari terkorbankannya tatanan moralitas bangsa, persatuan dan kesatuan, sistem keamanan, bahkan hingga tatanan hukum agamapun yang harusnya menjadi landasan utama juga tak luput dari hantaman.
Sungguh sangat miris melihatnya, ketika sebuah kursi pimpinan menjadi rebutan. Kursi yang dalam sejarah dan konsep Islam sangat ditakutkan, kini diburu dan menjadi rebutan dan berlomba-lomba mendapatkannya dengan segala macam cara.
Kursi yang dalam sejarah dan konsep islam disambut dengan kalimat "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un", kini disambut dengan pesta gembira dan foya-foya. Sangat berbanding terbalik dengan konsep pemimpin yang sesungguhnya.
Tidak ada salahnya sebagai bahan renungan muhasabah kita kembali membuka buku sejarah tentang pemimpin dalam islam. Diantaranya adalah "Kenapa Ibnu Umar menjauhi kursi pimpinan ?".
Lebih miris lagi ketika sosok ulama' hanya menjadi baju promosi dan kampanye untuk mendapatkan dukungan massa. Padahal tidak jarang dalam tatanan praktiknya mencederai marwah agama dan ulama' itu sendiri.
Lantas, jika kondisi Indonesia terus seperti ini siapa yang salah ?
Maka tentu dalam kondisi seperti ini, kondisi yang sudah dibatasi oleh regulasi demokrasi, hanya bisa menarik nafas dan muhasabah diri, dan tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena worldview barat sudah merasuk pada jiwa setiap manusia dan sistem dalam kehidupannya.
Maka hemat penulis, optimalisasi peran ulama' dalam mendampingi umara' adalah solusi dengan kembali berpegang teguh pada konsep-konsep agama, yang diantaranya adalah dengan konsep musyawarah perwakilan tanpa melibatkan secara massal rakyat biasa yang notabeni sudah bermakmum pada para ulama'. Dan ini adalah PR terbesar kita semua.
Semoga dengan catatan singkat ini dapat membuka cakrawala berpikir semua pihak yang betul-betul mendambakan keindahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, amin. (*)
*Penulis adalah pemerhati sosial dan pendidikan asal Kadur Pamekasan
** Artikel ini telah dimuat di https://limadetik.com/news/
0 Komentar