A. Pendahuluan
Banyak komponen penting yang dinilai turut menentukan keberhasilan proses pendidikan dalam upaya pencapaian out put yang berkualitas. Salah satu diantara kompenen itu adalah partisipasi masyarakat. Sapari (2001: 13) mengatakan bahwa peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan sangat penting dan strategis. Dan Pidarta (dalam Subakir, 2001:13) juga menyampaikan hal senada, ia menyatakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Lebih dari itu, El bree (dalam Indrafachrudi, 1987: 1) merekomendasikan agar sekolah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencitakan hubungan baik dengan masyarakat.
Dan bahkan secara legal pemerintah mewajibkan masyarakat memberikandukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kemajuan suatu lembaga pendidikan sebagaimana terpaparkan di atas, disisi lain partisipasi masyarakat tidak terjadi secara otomatis, maka penggalangan partisipasi masyarakat untuk peningkatan kemajuan lembaga pendidikan mesti diupayakan secara maksimal.
B. Pengertian dan Tujuan Hubungan Masyarakat
1. Pengertian Hubungan Masyarakat
Hubungan masyarakat dalam hal ini adalah hubungan masyarakat dengan sekolah yang diupayakan untuk menumbuh kembangkan pemahaman masyarakat akan kebutuhan pendidikan sehingga terbangun minat dan kooperasi dalam peningkatan mutu sekolah. Leslie (dalam Mulyasa, 2005:172) mendifinisikan hubungan sekolah dengan masyarakat sebagai berikut: “School public relation is a process of communication between the school and community for purpose for increasing citizen understanding of educational needs and practices and encouraging intelligent citizen interest and co-operation in the work of improving the school”.
Membaca dan memahami difinisi hubungan masyarakat yang diberikan oleh Leslie di atas, Indrafachrudi mengambil pokok-pokok pengertian berikut:
a) Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat.
b) Bermaksud untuk meningkatkan pengertian warga masyarakat.
c) Pengertian tentang kebutuhan dan pelaksanaan pendidikan.
d) mendorong minat warga masyarakat secara tepat.
e) Mendorng mereka bekerja sama untuk memajukan sekolah.
2. Tujuan Hubungan Masyarakat
Banyak tujuan hubungan masyarakat yang telah dikemukakan para pakar. Adapun tujuan dikembangkannya hubungan masyarakat dengan sekolah secara umum adalah untuk;
a) terciptanya komunikasi antara sekolah dengan masyarakat,
b) terciptanya pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan,
c) terbangunnya minat dan kooperasi masyarakat dalam peningkatan mutu sekolah.
Sianipar (dalam Purwanto, 1987: 189-190) memilah tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat ini kedalam dua bagian sesuai dengan masing-masing dari kepentingan sekolah itu sendiri dan kepentingan masyarakat. Dilihat dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat ini menurut Sianipar (dalam Purwanto, 1987: 189-190) bertujuan untuk:
a) Memelihara kelangsungan sekolah,
b) meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan,
c) memperlancar proses belajar mengajar, memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.
Sedangkan dilihat dari kepentingan masyararakat, tujuan hungan masyarakat dengan sekolah ini menurut Sianipar (dalam Purwanto, 1987: 190) adalah:
a) Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental-spiritual
b) Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
c) Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat.
d) Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya.
Peran Hubungan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Sekolah. Mulyasa (2002:50) memandang bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakekatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pribadi peserta didik di sekolah. Menurutnya, sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.
Hubungan yang telah terbangun dengan baik antara sekolah dan masyarakat menurut mulyasa (2002:51) akan dapat membentuk:
a) saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja;
b) saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing;
c) kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.
C. Jenis dan Bentuk Kegiatan Humas
Purwanto (1987: 194) mengkategorikan hubungan masyarakat dengan sekolah kedalam tiga jenis, yakni:
a) Hubungan edukati,
b) Hubungan kultural, dan
c) Hubungan institusional.
Purwanto (1987: 194) mengartikan hubungan edukatif sebagai hubungan kerja sama dalam hal mendidik/murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adapun hubungan kultural ia artikan sebagi usaha kerja sama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada.
Sedangkan hubungan institusional diartikan sebagai hubungan kerja sama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerja sama antara sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan pemerintah maupun swasta, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya.
Dan dilihat dari aspek kegiatan yang dilaksanakan untuk membangun dan mengembangkan hubungan itu, maka kegiatan hubungan masyarakat ini dapat dibedakan kedalam beberapa jenis yang masing-masing jenis dapat meliputi beberapa bentuk, yaitu:
1. Jenis tulisan.
Hubungan masyarakat jenis ini dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu:
a) mengadakan buletin sekolah atau majalah,
b) menyampaikan lembar informasi kepada masyarakat dalam bentuk liflet atau yang semisalnya,
c) catatan berita gembir atas perkembangan harian peserta didik kepada orang tua
d) catatan berita masalah peserta didik di sekolah untuk orang tua.
2. Jenis lisan
Hubungan masyarakat dalam jenis ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
a) kunjungan rumah para orang tua peserta didik.
b) panggilan orang tua ke sekolah, dan
c) pertemuan-pertemuan formal orang tua dengan pihak sekolah seperti: rapat musyawarah untuk pengembangan sekolah.
3. Jenis peragaan
Dalam jenis ini kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan kurikuler dan ekastra kurikuler peserta didik, serta aktivitas para guru baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat.
4. Jenis opini publik
Kegiatan hubungan masyarakat dalam jenis ini dapat berbentuk open house, mengundang masyarakat dalam kegiatan masive, seperti pengajian dan seminar, bakti sosial, pameran dan semisalnya. Muslim, dkk. (dalam Subakir, 2001:19) mengemukan bentuk-bentuk kegitan tersebut di atas denagan bahasa istilah berbeda. Dia menggunakan dalam bentuk kata kerja hingga menjadikannya sebagai cara untuk dapat menjalankan dan mengembangkan hubungan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Dikatakan bahwa bergagai cara yang dapat digunakan adalah:
a) berkirim surat,
b) bersilaturrahim,
c) terlibat dalam kegiatan masyarakat,
d) datang berkunjung di temapat atau kegiatan masyarakat,
e) bertelephon,
f) mengundang masyarakat dalam acara rapat yang diselenggarakan sekolah,
g) menyertakan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, dan
h) mengadakan pameran.
D. Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat.
Hubungan Sekolah dengan masyarakat (humas) sebagai salah satu komponen penting dalam pengelolaan sekolah tidak dapat diabaikan. Komponen ini mesti direncanakan dengan baik dan benar, diorganisasikan, dilaksanakan dengan baik, dan juga mesti dievaluasi secara terus menerus tingkat keberhasilan dan kegagalannya untuk dapat meningkatkannya pada masa yang akan datang.
Adapun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi program hubungan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Perencanaan
Perencanaan pada dasarnya adalah penetapan keseluruhan aspek dari suatu kegiatan yang hendak dilakukan mulai dari tujuan, cara untuk mencapai tujuan itu, dan sumber yang diperlukan. Sejalan dengan hal ini, Fattah (2001:49) mengatakan bahwa perumusan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kegiatan, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu, serta identifikasi dan pengerahan sumber merupakan tiga kegiatan yang harus ada dan tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain dalam setiap perencanaan. Perencanan dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Dipandang dari sudut besarannya, perencanaan dibedakan kedalam perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro.
Adapun dipandang dari tingkatannya maka perencanaan perencanaan dapat dibedakan ke dalam jenis-jenis:
a) perencanaan strategik, yakni konspigurasi tetang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan.
b) perencanaan koordinatif, yakni perencanaan yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai secara efektif dan efisien, dan
c) perencanaan operasional, yakni perencanaan yang memusatkan perhatian pada apa yang akan dikerjakan pada tingkat pelaksanaan di lapangan dari suatu rencana strategi.. (Fattah, 2001: 54-58)
Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Adapun perencanaan meso adalah kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang bersekala kecil. Sedangkan perencanaan mikro adalah perencanaan pada tingkat institusionan dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. (Fattah, 2001: 54-55)
2. Pengorganisasian
Pengorganisasian dalam hal ini dipahami sebagai proses pembagian dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Ernest Dale (dalam Fattah, 2001: 71-72) mengemukakan bahwa proses pengorganisasian meliputi:
a) pemerincian pekerjaan,
b) pembagian kerja,
c) penyatuan pekerjaan,
d) koordinasi pekerjaan, dan
e) monitoring dan reorganisasi.
Fattah (2001:72) memberikan penjelasan masing-masing bagian dalam proses pengorganisasian sebagai berikut: Tahap pertama, yang harus dikerjakan dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tahap kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok. Tahap ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional, efisien. Pengelompokan tugas yang saling , jika organisasi sudah membesar atau kompleks. Tahap keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Tahap kelima, melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas.
3.Pengawasan
Pengawasan secara sederhana diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa kegiatan sesuai dengan yang direncanakan (Husnan, 1988:195) Adapun secara lebih terperinci Robert J. Mockler (dalam Husnan, 1988:196) mendefinisikan pengawasan sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan standar hasil kerja dengan tujuan perencanaan, untuk merancang sistem informasi pemberian umpan balik, untuk membandingkan hasil kerja senyatanya dengan standar yang telah ditentukan, untuk menentukan apakah ada penyimpangan dan untuk mengukur penting tidaknya penyimpangan itu, dan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar supaya sumber-sumber daya organisasi digunaka seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Evaluasi
a) Evaluasi didefinisikan oleh Fattah (2001:107) sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Fattah (2001:108) juga mengemukan bahwa di antara tujuan evaluasi adalah untuk: memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus,
b) Menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia/tenaga, sarana/prasarana, biaya) secara efisien ekonomis,
c) Memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek tertentu seperti program tahunan, kemajuan belajar.
0 Komentar